Oleh : Dr. Joko Santoso, S.Ag., MM
Secretary General Association of Buddhist Doctors Indonesia
Dan Mahasiswa S3 P.SDM Universitas Airlangga.
Jakarta, pantauindonesianews.com.
Ajang Demokrasi Indonesia dengan adanya PEMILU dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 -2029, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov. dan DPRD Kab/Kota, telah usai dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (21/3/2024).
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa usai penetapan hasil Pemilu 2024, selanjutnya KPU akan fokus mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Masyarakat Indonesia pasca pemilu cukup aman dan tenang. Walau masih ada suasana hangat dibeberapa kalangan pendukung masing-masing calon. Namun kondisi ini masih dalam batasan terkendali dengan baik, tidak sampai timbul gejolak yang mengarah pada perpecahan antar masyarakat yang berbeda pilihan dan dukungan. Dengan hasil yang telah ditetapkan oleh KPU masyarakat Indonesia harus menerimanya, karena ini merupakan kontestasi antar anak bangsa yang memiliki potensi besar untuk melanjutkan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulan adil dan makmur.
Penetapan hasil Pemilu memberikan dampak tenang pada masyarakat yang mana kondisi panas sudah dirasakan jauh sebelum penetapan para calon Presiden dan Wakil Presiden, bahkan pada sampai pemungutan suara. Terlepas masih ada sengketa Pemilu, tetap saja masyarakat sudah merasakan turunya tensi politik, walaupun sebagian besar masyarakat sudah tidak memikirkan atau terlibat langsung dalam sengketa pemilu tersebut.
Setelah pemilu usai kini masyarakat disuguhkan kembali pesta demokrasi dibeberapa wilayah tanah air yaitu Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Jadwal tersebut berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pelaksanaan Pemungutan Suara Serentak Nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Situasi dan kondisi Pilkada akan lebih seru dan tingkat tensinya akan lebih tinggi dibanding dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena objeknya berada pada lokus masyarakat langsung. Para calon-calon kepala daerah sudah mulai bermunculan, baik dari kalangan politisi maupun kalangan profesional dan pengusaha.
Suasana hangat ini sudah mulai di hembuskan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada Pilkada serentak ini. Berbagai metode dan strategi terus dikembangkan dan digunakan oleh para calon untuk meraih simpati dan membangun citra diri supaya dikenal dan dipilih oleh masyarakat.
Berbagai strategi dan cara dilakukan oleh para calon, dengan pendekatan kepada masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para pelaku bisnis dan usaha. Namun sangat perlu diwaspadai bahwa pendekatan yang para calon gunakan tidak semua pada jalur yang benar. Isu agama menjadi salah satu panggung empuk oleh para calon dalam meraih simpatisan atau membangun citra yang baik. Pengunaan isu agama masih sangat memberikan alternatif kuat dalam memenangkan kontestasi pilkada. Bila isu agama muncul, maka persaingan akan semakin tajam dan cenderung menghalalkan segala cara.
Ungkapan populer dimedia sosial seperti, “Nggak bahaya tah?”, upaya mengaitkan pemilu dengan agama itu sangat rawan, karena agama itu wilayah ke-Tuhanan, sedangkan pemilu itu wilayah kemanusiaan. Artinya, kalau pemilu dikaitkan dengan agama itu tidak satu level, karena agama justru di atas pemilu. Sebuah kebenaran adalah bukanlah meng-agama-kan pemilu, tapi menjalani pemilu dengan niat yang dibenarkan oleh ajaran agama, misalnya mencoblos untuk niat menegakkan dan menghasilkan Pemimpin di negeri yang bukan negara agama, tapi sangat menghargai agama di atas segalanya.
Semua kalangan wajib mewaspadai bila mana para calon pemimpin masih mengunakan agama sebagai panggung empuk politik untuk memuluskan kemenangannya. Mengunakan isu agama sebagai cara untuk menjatuhkan lawan politik yang tidak sehat, contoh hal ini terjadi pada Pilkada di DKI Jakarta beberapa tahun lalu, sungguh mengerikan kontestasi pilkada DKI tersebut. apakah kita masyarakat masih belum dewasa??? Sehingga pada pesta Demokrasi pilkada harus terus diciderai oleh isu agama, tentunya tidak.
Masyarakat sudah sangat dewasa dan memiliki kecerdasan intelektual yang bagus, namun masih terus harus diwaspadai karena masih banyak kelompok yang mudah dipengaruhi dengan isu agama pada saat pilkada. seharusnya “ideologi” politik adalah ideologi kepentingan, bukan ideologi agama, namun buktinya, para penghina calon X pada masa lalu adalah justru pendukung calon X pada masa kini, ini adalah sebuah bukti dari “ideologi” kepentingan. Kalau agama ditautkan dengan Pilkada, maka akhirnya dianggap sebatas kepentingan dan agama diperalat untuk sebuah tujuan kemenangan yang tidak sehat dan melahirkan pemimpin yang cacat secara mental dan prilaku.
Peran dan fungsi semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, aparat keamanan dan organisasi masyarakat, sangat penting untuk dibangun dan komunikasikan secara baik dan terus menerus. Jangan sampai para calon masuk ke dalam tempat ibadah hanya untuk melakukan kampanye, ini sangat berbahaya karena kita melihat agama menjadi sasaran paling empuk untuk memuluskan mengikuti kontestasi politik. kepedulian dan kerjasama harus dibangun oleh semua kalangan agar isu agama benar-benar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki nafsu politik. Peran generasi muda dalam membuat sebuah konten-konten juga menjadi hal yang sangat mendukung supaya isu agama yang dimainkan dapat diminimalisir, dengan sebuah konten yang selalu membawa kesejukan dalam diri setiap umat dan masyarakat.
Mengunakan isu agama sudah bukan jamannya lagi untuk dimainkan, masyarakat harus mulai berpikir secara benar dan bijaksana, bisa memilah dan memilih mana para calon yang membawa program rasional dan akan berdampak baik untuk masyarakat. Mari kita menjadi pemilih yang memiliki akal dan budi yang baik dalam menentukan para calon kepala daerah, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera dengan hadirnya pemimpin yang berkarakter, berkualitas dan berintegritas tinggi tercapai.
(Red-pin)